Komisi X DPR RI berencana mengundang Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menegpora) Andi Mallarangeng terkait dengan masalah kisruhnya internal PSSI. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR, Rully Chairul Azwar (F-PG) saat menerima Audiensi PT Liga Indonesia dan dua klub ISL (Pelita Jaya dan Persija Jakarta), di Gedung Nusantara I DPR, Selasa (10/1).

“Insya Allah, minggu depan, 16 Januari 2012, Komisi X akan mendapatkan kejelasan dari Menegpora terkait dengan kisruhnya PSSI ini, yang kita belum tahu sebenarnya apa yang terjadi. Sekaligus akan membahas juga nanti mengenai pengawasan kerja Menegpora terhadap PSSI,” jelas Rully.

 Dia menambahkan, DPR juga tidak segan-segan mengundang pengurus PSSI dan KONI untuk mengklarifikasi polemik yang saat ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia.

Terkait dengan masalah Kongres Luar Biasa (KLB) dari 452 anggota PSSI yang dimandatkan kepada Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI), Rully mengatakan, kami tidak bisa mencegahnya. “DPR tidak akan bisa berbuat banyak jika KLB diinginkan oleh lebih dari 2/3 anggota PSSI. Justru kami akan mengawal seperti halnya saat menurunkan Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid,” ujarnya.

Menurut Rully, PT Liga Indonesia memiliki mandat sesuai hasil Kongres Bali. Kalau PSSI ingin mengubah aturannya, maka secepatnya harus menggelar Kongres Tahunan. Sebelum ada Kongres Tahunan, aturan ini masih berlaku, tuturnya.

Anggota Komisi X DPR, Dedi Gumelar (F-PDI Perjuangan) menambahkan, bahwa KLB ini adalah bentuk protes dari mayoritas anggota PSSI. Jika pemerintah berhasil mengembalikan fungsi PSSI sesuai dengan jalur yang diamanatkan dalam Kongres Bali, maka sudah selayaknya KLB berhenti. “Jika masih ada KLB, itu perlu dipertanyakan lagi,” jelas Dedi.

Sementara Manager Pelita Jaya, Lalu Mara Satriwangsa dalam kesempatannya mengatakan, kami datang ke DPR bukan hanya mengadukan kasus Diego saja tapi semua klub yang bermasalah. “Khusus kasus Diego yang dianggap melanggar aturan, pihaknya akan menceritakan secara detail,” ujar Manager Pelita Jaya.

Menurutnya, Pelita Jaya merasa ada ancaman dan intimidasi terhadap Diego sehingga tanpa berpikir panjang dia tiba-tiba memutuskan kontraknya secara sepihak dengan klub berjuluk “The Young Guns.” Pelita Jaya juga merasa adanya kejahatan olahraga yang dilakukan oleh beberapa pengurus PSSI, ujarnya.

Hal ini terlihat dengan adanya surat tembusan kepada Ketua Umum PSSI (Djohar Arifin Husin), Ketua Komite Kompetisi PSSI (Sihar Sitorus), Ketua Komisi Disiplin PSSI (Bernard Limbong), dan Koordinator Timnas (Bob Hippy) yang tertera dalam surat pengunduran diri pemain berdarah Belanda dari Pelita Jaya, jelasnya.

Dia menambahkan, PSSI juga telah melakukan kesalahan dengan menyebar isi kontrak antara Pelita Jaya dengan Diego. “Dimana seharusnya kontrak tersebut itu hanya diketahui oleh dua belah pihak saja yang bersangkutan,” himbuhnya.(iw)/foto:iw/parle.